Pemerintah terus berupaya memastikan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan bahwa pengelolaan anggaran Otsus harus dilakukan dengan prinsip fokus, efektif, dan akuntabel agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (03/11/2025).
“Anggaran Papua, khususnya dana Otsus, harus fokus. Jangan diecer-ecer untuk program yang tidak jelas output-nya. Harus berdampak langsung ke masyarakat, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” tegas Wapres dalam arahannya.
Wapres menyoroti pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di Papua. Ia meminta agar ego sektoral dihilangkan dan seluruh pemangku kepentingan bekerja dalam satu orkestrasi yang padu demi percepatan pembangunan Papua.
“Saya minta tidak ada lagi ego sektoral. Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah di Papua harus duduk bersama. Pastikan setiap rupiah anggaran Otsus itu ada wujudnya, entah itu sekolah, puskesmas, atau pelatihan kerja. Jangan habis di rapat dan perjalanan dinas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres juga menginstruksikan agar pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus diperketat. Ia mendorong pelibatan aktif masyarakat dan lembaga pengawas independen untuk mencegah kebocoran anggaran.
“Transparansi itu wajib. Masyarakat Papua berhak tahu dananya dipakai untuk apa. Kalau ada penyelewengan, tindak tegas. Kita tidak main-main soal ini,” tandas Wapres.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengapresiasi beberapa capaian positif dalam pembangunan Papua, namun mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih besar, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Sudah ada kemajuan, tapi kita tidak boleh puas. IPM Papua harus terus kita dorong naik. Anak-anak Papua harus mendapatkan pendidikan terbaik, layanan kesehatan terbaik. Ini komitmen Presiden Prabowo dan saya,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta para anggota BP3OKP perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
Jakarta, 3 November 2025.
